terima kasih sudah mengunjungi

Hary Tanoe Justru Tergelincir Kasus Kecil

Foto: Istimewa. 


Raja Media, Pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo kembali dibidik KPK terkait kasus suap restitusi pajak. Jumlahnya terbilang kecil hanya Rp 280 juta. Karenanya, banyak yang menuding itu terkait kiprah politik Hary Tanoe yang kini menjadi Dewan Pembina Partai Nasional Demokrat. Padahal, ia dikenal dekat dengan penguasa sejak era Gus Dur. Bahkan ketika kasus Sisminbakum ikut menyeret namanya, Hary bisa lolos dan kasus itu ditutup pada Mei 2012 lalu. Hary Tanoe juga disebut terlibat beberapa kasus besar lain tapi ia bisa lolos. Lantas mengapa sekarang Hary Tanoe tergelincir hanya karena kasus kecil?

Setelah sempat tersandung beberapa kasus terkait dengan bisnisnya, baru-baru ini Hary Tanoesoedibjo kembali dikaitkan dengan dugaan kasus suap restitusi pajak PT Bhakti Investama Tbk miliknya. Hary Tanoesudibjo diduga KPK mengetahui kasus suap restitusi (kelebihan pembayaran) pajak tersebut. Penyidik KPK hingga kini masih terus mendalami dugaan keterlibatan Hary Tanoesoedibjo dalam kasus suap restitusi pajak senilai Rp 280 juta yang disangkakan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Sidoarjo, Jawa Timur, Tommy Hendratno.

KPK sudah memanggil pimpinan Bank BCA KACP (Kantor Anak Cabang Pembantu) Wahid Hasyim Jakarta Pusat, Djohan Salim, dalam kapasitas sebagai saksi. Keterangan petinggi bank swasta ini dibutuhkan penyidik KPK untuk mendalami pihak-pihak yang diduga ikut dalam kasus tersebut. Hary Tanoesoedibjo juga diperiksa lantaran dalam kesaksian seorang Komisaris Independen PT Bhakti Investama yang diduga bernama Antonius Z. Tonbeng, bahwa PT Bhakti Investama memberikan perintah kepada James Gunardjo (konsultan pajak freelance yang menangani belasan perusahaan) untuk menyuap Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultan Kantor Pajak Sidoarjo, Jawa Timur, Tommy Hendratno guna memuluskan pemeriksaan kelebihan pajak sebesar Rp 3,4 miliar milik wajib pajak PT Bhakti Investama.

Sebelumnya, Jumat (8/6) KPK mendatangi kantor PT Bhakti Investama Tbk di Menara MNC kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan itu tim penyidik KPK menyita dokumen restitusi atau kelebihan pajak perusahaan milik Hary Tanoe. Dokumen yang disita KPK tersebut sebanyak 20 bundel. Tidak hanya itu, pada hari yang sama  KPK juga meminta Komisaris PT Bhakti Investama, Antonius Z Tonbeng agar yang bersangkutan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Tiga hari kemudian tepatnya pada 12 Juni 2012, Divisi Investor Relations PT Bhakti Investama Tbk membantah pihaknya melakukan kecurangan terkait restitusi atau pengembalian pajak  senilai Rp 3,4 miliar. Masih di hari yang sama, pengacara Bhakti Investama, Andi F. Simangunsong memberikan keterangan di gedung KPK bahwa 20 bundel dokumen yang dibawa KPK dari penggeledahan kantor Bhakti Investama adalah dokumen pajak.

Rabu (13/6) KPK menjadwalkan pemeriksaan lanjutan dengan memanggil Hary Tanoesoedibjo ke gedung KPK di Kuningan Jakarta Selatan. Sedianya ia akan diperiksa sesuai jadwal namun pada hari itu suami dari Liliana Tanaja Tanoesoedibjo tak datang memenuhi panggilan KPK. Hary Tanoe mengaku tidak mendapat surat panggilan KPK padahal Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa KPK telah mengirim surat panggilan untuk Hary Tanoesoedibjo yang diterima Sekretaris Hary di PT Bhakti Investama.

Jumat (15/6) Hary Tanoesoedibjo mendatangi kantor KPK usai shalat Jum’at. Hary Tanoesoedibjo datang untuk memberikan klarifikasi terkait ketidakhadirannya dalam pemeriksaan kasus suap restitusi pajak yang melibatkan Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Sidoardjo Selatan Tommy Hindratno dan konsultan pajak freelance James Gunardjo. Pada Jumat itu penyidik KPK mengaku belum siap melakukan pemeriksaan sehingga pemanggilan dan pemeriksaan terhadap  Hary Tanoe akan dijadwal ulang. Ketika mendatangi Gedung KPK, Hary Tanoe kembali menegaskan bahwa perusahaannya tidak terlibat. Menurutnya, tersangka James dan Tommy tidak berkaitan dengan PT Bhakti Investama termasuk dirinya. "Semua orang juga tahu saya lebih banyak aktif di media, saya dikenal masyarakat sebagai orang media televisi, apalagi saat enam bulan terakhir saya aktif di politik," kata Hary Tanoe.

Rabu (20/6) Komisaris PT Bhakti Investama Tbk (BHIT), Antonius Z. Tonbeng, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama delapan jam di Gedung KPK. Antonius Z. Tonbeng diperiksa sebagai saksi untuk Tommy Hindratno, tersangka kasus dugaan suap restitusi pajak BHIT. Namun sayangnya seusai menjalani pemeriksaan, Antonius yang keluar Gedung KPK sekitar pukul 18.00 WIB bergegas meninggalkan Gedung KPK tanpa memberikan keterangan apapun terkait pemeriksaannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi kasus PT Bhakti Investama Tbk, Hary Tanoe Jumat (28/6). Pada kesempatan itu, bos media tersebut hadir memenuhi panggilan KPK dan mengakui bahwa pemanggilannya karena nama PT. Bhakti Investama Tbk muncul dalam kasus tersebut. "Sekarang kenapa saya dipanggil sebagai saksi karena nama Bhakti Investama disebut. Kami ikuti di media-media nama Bhakti Investama disebut, itulah kenapa saya beri keterangan," jelas Hary Tanoe sesuai menjalani pemeriksaan di kantor KPK.

Memanfaatkan Situasi. 
Lebih lanjut Hary Tanoe menambahkan bahwa ada yang berupaya menjegal langkahnya di dunia politik. “Ada yang mencoba memanfaatkan situasi kalau saya kira. Ya biasalah. Saya pikir itu hal yang wajar, yang semua juga bisa menilai bukan dari mulut saya saja. Tapi kalau kita lihat di pemberitaan juga banyak yang menyimpulkan adanya oknum-oknum yang mencoba untuk menunggangi,” tambah Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat itu.

Masih terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT Bhakti Investama Tbk, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa James Gunardjo dan Tommy Hendratno pada Selasa (10/7) untuk dimintai keterangan di Gedung KPK. Keduanya tiba di kantor KPK pukul 10.30 WIB dengan menumpang satu kendaraan tahanan bersama-sama. Namun sayang, mereka enggan memberikan komentar apapun bahkan salah seorang dari mereka yakni James terlihat menutupi wajahnya.

Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha memberikan keterangan bahwa pemeriksaan mantan pegawai pajak dan konsultan pajak tersebut guna melengkapi berkasnya. "Pemeriksaan guna melengkapi berkas penyidikan kedua tersangka tersebut," jelas Priharsa Nugraha.

Untuk mendalami kasus itu, pada Kamis (12/7) KPK memeriksa dua orang pegawai PT Bhakti Investama Tbk yakni Direktur PT Bhakti Investama Tbk Dharma Putra Wati dan Manager Accounting Bagian Keuangan Maya Sari Dewi untuk dimintai keterangan.

Hary Tanoe yang bisa dikatakan pengusaha yang tak tersentuh hukum akhirnya tergelincir oleh kasus kecil. Seperti yang pernah ditulis The Politic beberapa waktu lalu, Hary Tanoe sudah tidak lagi dilindungi penguasa negeri ini, makanya ia dipanggail KPK. Seperti kita ketahui, untuk kasus Sisminbakum yang jauh lebih besar saja Hary Tanoe lolos bahkan kasus tesebut ditutup. Sementara itu menanggapi kabar tersebut, pengamat politik Permadi, SH melihat hal itu tidaklah benar. Permadi optimis melihat kinerja KPK dalam memberantas korupsi dan tidak ada hubungannya dengan kedekatan orang per orang. “Ke depan KPK akan menindaklanjuti kasus ini, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kasus ini mencuat karena hubungan Hary Tanoe dengan SBY merenggang,” jelas Permadi, SH kepada The Politic. Sopan, Santo

***


Rekam Jejak Bisnis dan Kiprah Politik Hary Tanoe

Selama kurun waktu 15 tahun terakhir, kerajaan bisnis Hary Tanoesudibjo kian berkembang pesat. Ia pun menguasai berbagai media baik cetak, elektronik maupun radio di bawah payung MNC Group. Kiprahnya di bidang politik pun terbilang cukup piawai. Sejak era Gus Dur hingga SBY nama Hary Tanoe dikenal dekat dengan penguasa sehingga kerajaan bisnisnya kian mulus. Bagaimana rekam jejak dan kiprahnya di bidang politik?

Sejak mengambil alih PT Bimantara Citra Tbk tahun 2000, Hary sudah berambisi menjadi raja di bisnis media penyiaran dan telekomunikasi, meskipun Bimantara saat itu merupakan salah satu perusahaan yang terbelit utang yang memerlukan dukungan keuangan dan manajemen yang baik. Pada era Gus Gur, Hary Tanoe terus bersinar. PT Bhakti Investama Tbk yang dikomandoinya dengan sangat fantastis berkembang pesat menjadi perusahaan sekuritas berlaba besar.

Hary juga dianggap memanfaatkan kedekatannya dengan Presiden Gus Dur waktu itu sehingga secara leluasa menguasai perusahaan-perusahaan yang ada di BPPN. Keluarga besar Tanoesoedibjo memang sudah dikenal dekat dengan Gus Dur. Sebelum jadi Presiden, Gus Dur sudah berbisnis bersama ayah Hary, yaitu Ahmad Tanoesoedibjo lewat PT Adhikarya Sejati Abadi. Apalagi, Ahmad pernah menjadi Ketua Persatuan China Muslim se-Jawa Timur. Bukan hanya dengan Gus Dur, dengan keluarga Cendana pun Hary berteman baik, bahkan Titiek Prabowo pernah menjadi salah satu pemilik saham Bhakti Investama.

Seorang sumber yang juga mantan pejabat mengatakan, melalui Gus Dur pula  Hary bisa menguasai  PT Bimantara Citra Tbk yang sebelumnya dimiliki oleh putra ketiga Pak Harto, Bambang Trihatmodjo. Sebagaimana diketahui, sebetulnya Bimantara  kala itu bukanlah perusahaan yang sakit, tapi pemegang saham mayoritas Bambang Tri lewat perusahaan yang lain, yaitu Asriland dan Datacom Asia kesandung utang di BCA, sehingga saat BCA menjadi pasien BPPN, Bambang Tri pun dipaksa menyerahkan sahamnya di Bimantara. Nah, di era Gus Dur inilah, konon dibuat skenario Bambang “dipaksa” harus menebus Bimantara di BPPN dalam kurun waktu yang sudah ditargetkan oleh Pemerintah. Tentu saja, Bambang pun kelimpungan, dan atas saran dari beberapa eksekutifnya, Bambang pun menemui Hary untuk menjadi “penyelamat” perusahaan Bimantara di BBPN dengan membeli kembali saham Bimantara di BPPN.

Masih menurut sumber, dalam deal dengan Bambang Tri, sebetulnya setelah saham Bimantara mayoritas di tangan Hary, Bambang masih diberi opsi untuk membeli kembali. Bambang juga masih diberikan peran untuk ikut mengendalikan Bimantara. Namun dalam perjalanan semuanya berubah dari deal semula, Hary terus menambah sahamnya di Bimantara hingga mayoritas, dan Bambang pun hanya tinggal 13 persen, lalu tinggal 11%, dan kini habis sama sekali.

Berbagai cara dilakukan Hary untuk bisa mengambil saham milik keluarga Cendana dan kawan-kawan Bambang di Bimantara Citra Tbk, hingga Hary benar-benar menjadi pemilik mayoritas di Bimantara Citra Tbk. Ironis lagi, bukan hanya saham Bambang yang makin mengecil, tapi posisi Bambang pun terlempar habis di Bimantara. Bambang Tri yang semula menjadi Presiden Komisaris, kemudian hanya menjadi Komisaris, hingga tidak ada apa-apa lagi alias terdepak keluar.

Tak hanya itu, satu per satu kawan-kawan Bambang yang tadinya masih mempunyai jabatan di Bimantara Tbk, juga akhirnya terlempar, kecuali Rosano Barack atau Cano yang disebut-sebut memang “mendukung” Hary Tanoe menjadi pengendali tunggal di PT Bimantara Citra. Tak hanya itu, seolah ingin menghapus keluarga Cendana di PT Bimantara, Hary pun mengubah nama PT Bimantara, menjadi PT Global Mediacom Tbk, dan berakhirlah riwayat PT Bimantara Citra yang dibangun Bambang dkk di era tahun 1980-an.

Seorang mantan menteri di era Gus Dur bercerita, di era Gus Dur ini boleh dikatakan era kebangkitan Hary, karena Hary  banyak mengambil perusahaan-perusahaan dari BPPN dengan harga murah, dan dijual dengan harga yang mahal. Padahal untuk membeli itu sebagian duitnya milik Antony Salim dan juga Bank Mandiri. Namun  dalam perjalanannya, lanjut mantan Menteri itu, kongsi Hary dan Antony pun pecah. Konon, Antony merasa deal-deal yang dilakukan dengan Hary tidak sesuai dengan kesepakatan semula. Sebetulnya, lanjut sumber tadi,  kedekatan Hary dengan Surya Paloh juga dimulai ketika sama-sama menjadi “penikmat” perusahaan-perusahaan yang menjadi pasien BPPN yang pada waktu itu diobral murah oleh Pemerintah, dan hanya bisa dibeli oleh pihak-pihak tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Berkembang rumor, bahwa atas jasa Gus Dur yang banyak membantu Hary mengambil perusahaan di BPPN, Hary menyisihkan saham untuk NU dan keluarga Gus Dur. Namun menurut mantan eksekutif di PT Global Mediacom Tbk, hal itu tidak terwujud.

Era Megawati. 
Pada tahun 2003 terjadi kemelut kepemimpinan di RCTI. Manajemen puncak dalam hal ini ngotot memasukkan Derek Manangka menjadi Pemimpin Redaksi Seputar Indonesia RCTI yang sangat beraroma politis. Konon, Derek dipasang Hary masuk ke RCTI lantaran lobi dan kedekatan Derek yang sangat kuat dengan Taufik Kiemas, suami Presiden Megawati Sukarnoputri.

Derek juga pernah diminta untuk mendekati TK (Taufik Kiemas) saat  Hary ingin membeli portofolio surat-surat berharga PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) melalui Drosophila Enterprise Pte.Ltd., perusahaannya yang berbasis di Singapura, namun  Hary mendapat tentangan dari beberapa pemegang saham CMNP. PT Jasa Marga, pemilik saham 17,79 persen, melalui Direktur Utamanya, Syarifuddin Alambai, salah satu yang sangat tidak setuju masuknya Hary Tanoe di CMNP. Konon, Laksamana Sukardi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Negara BUMN, juga tidak setuju.

Di CMNP inilah Hary sempat tersandung kasus penerbitan Negotiable Certificate Deposit (NCD) senilai US$28 juta yang diniali bodong. Dan NCD Bodong CMNP ini sebetulnya sudah masuk KPK, bahkan semua yang terlibat sudah diperiksa, kecuali Hary,  namun di zaman SBY, kasus NCD bodong ini menguap begitu saja. Kasus NCD bodong ini makin tidak jelas, karena beberapa waktu lalu, Hary kemudian menjual seluruh sahamnya di CMNP. Di zaman Megawati jadi Presiden pula, Hary Tanoe berhasil menguasai TPI milik Mbak Tutut. Skenarionya hampir sama saat Hary akhirnya bisa menguasai Bimantara milik Bambang Tri. Waktu itu Mbak Tutut yang memiliki pinjaman obligasi pada PT Indosat Tbk, dipaksa harus menyelesaikan dalam hitungan hari. Atas saran Bambang Tri  yang kala itu masih “akur” dengan Hary Tanoe, Mbak Tutut pun meminta bantuan Hary untuk menyelesaikan utang-utang TPI, termasuk ke Indosat.

Deal awal, atas jasa Hary membantu Mbak Tutut menyelesaikan utang-utangnya, Mbak tutut memberikan jaminan sebesar 75% saham TPI pada Hary, di mana sewaktu-waktu Mbak Tutut bisa membeli saham itu lagi. Singkatnya Mbak Tutut hanya menggadaikan sahamnya saja pada Hary. Namun dalam perjalanannya, saat Mbak Tutut ingin mengambil sahamnya di TPI sudah tidak bisa lagi, karena Hary merasa saham itu sudah menjadi miliknya, karena ia sudah menyelesaikan utang-utangnya Mbak Tutut. Bahkan Hary justru berusaha membeli sisa saham Mbak Tutut yang 25%.

Silang sengketa saham TPI ini, sudah berjalan bertahun-tahun, dan puncaknya  Pengadilan Jakarta Pusat, di mana waktu itu majelis hakimnya diketuai oleh Tjokorda Rae Suamba  memenangkan Mbak Tutut, namun karena Hary banding, maka Mbak Tutut yang sudah membentuk tim direksi sendiri, belum bisa menguasai lagi TPI. Bahkan Hary Tanoe, malah mengubah nama TPI, menjadi MNC TV.

Era SBY.
Di era pemerintahan SBY, pada periode pertama SBY menjadi Presiden, Hary Tanoe boleh dibilang sebagai pengusaha yang tidak tersentuh oleh hukum dan masalah apapun. Bahkan saat semua yang terlibat NCD Bodong diperiksa KPK, Hary Tanoe tidak diperiksa, padahal semua anak buahnya hingga Direktur Keuangannnya sudah diperiksa.  Semua lawan-lawan bisnisnya tidak bekutik. Hary disebut-sebut ikut menjadi penyandang dana pada saat Pilpres SBY pertama, termasuk mendukung lewat tiga stasiun televisinya. Dengan mobil Bentley-nya Hary pun biasa keluar masuk kantor Presiden. Hary dekat dengan SBY melalui tiga orang, yaitu Mensesneg Sudi Silalahi, Andi Mallarangeng dan mantan kawan sekolahnya di Kanada, Dino Patti Djalal. Saat periode pertama SBY menjabat Presiden Andi dan Dino menjabat sebagai Jubir Presiden SBY.

Saking dekatnya dengan Istana, pengacara Egi Sudjana pernah menuding Hary telah memberikan mobil mewah pada Ibas Yudhoyono, dan juga Sudi Silalahi.  Hary berang atas tuduhan Egy, dan Egy pun akhirnya dipolisikan Hary. Pada periode kedua pemerintahan SBY, Hary yang sebetulnya masih ikut menjadi penyandang dana pada Pilpres SBY, termasuk men-support  lewat media yang diilikinya, menurut sumber  merasa “ditinggalkan” SBY, karena SBY mulai lebih dekat dengan pengusaha-pengusaha lain, termasuk Dahlan Iskan, Tommy Winata dan lain-lain.

Hary juga kecewa karena kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) ternyata tidak kunjung usai dan menggantung hingga akhirnya ditutup pada Mei lalu. Seperti diketahui perusahaan Hary (meski Hary membantah bukan perusahaanya, tetapi perusahaan kakaknya, Hartono Tanoe, -red), menjadi pelaksana Sisminbakum.  Adanya Sisminbakum yang dipegang oleh perusahaan keluarga Hary ini, membuat Negara dirugikan puluhan miliar setiap tahun. Bahkan Hary pun dituding, dengan mudah mengubah berita acara RUPS TPI versi Mbak Tutut, lantaran ia yang mengendalikan Sisminbakum ini. Kasus yang juga menyeret mantan Menkumham, Yusril Ihza Mahendra ini, hingga akhirnya pada Mei 2012 kasus tersebut dihentikan.

Saat kasus Sisiminbakum terus menjadi liar, tiba-tiba Hary dikalahkan Mbak Tutut di Pengadilan Jakarta Pusat atas perebutan saham TPI. Tak  hanya itu, belakangan salah satu kakaknya lagi, Rudi Tanoe yang sekarang diserahi Hary Tanoe untuk memegang Indovision  dan juga menjabat sebagai  Komisaris MNC,  juga disebut-sebut terlibat proyek pengadaan alat kesehatan wabah flu burung  di Departemen Kesehatan. Sejauh ini Rudi masih diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Masih menurut sumber, Hary yang merasa kini tidak mendapatkan lagi perlindungan hukum dari partai penguasa (Demokrat, -red) merasa kecewa, kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Nasinal Demokrat. Keputusannya (Hary Tanoe) masuk Partai NasDem memang mengejutkan, karena pada dua Pemilu terakhir ini ia terlihat cukup dekat dengan beberapa elite partai koalisi. Hary Tanoe, kecewa pada mitra politiknya. Fidelis

***

Hary Tanoe Bangun Gedung Baru Dekat MNC Tower

Di tengah agenda pemeriksaan atas dugaan kasus suap pajak restitusi salah satu perusahaan miliknya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hary Tanoesoedibjo tampak tetap cool menjalankan bisnisnya, khususnya di bidang media. Pantauan The Politic, Presiden Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk ini sedang mempersiapkan sebuah fasilitas gedung baru untuk bisnisnya. Beberapa kendaraan alat berat telah dikonsentrasikan pada dua titik di sekitar area gedung MNC Tower di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Tepatnya di sebelah barat Gedung MNC Tower akan dibangun gedung 25 lantai yang terdiri atas 23 lantai dan 2 basement. Kemudian persis di sebelah selatan Gedung MNC Tower tepatnya di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat akan dibangun gedung delapan lantai dengan luas kurang lebih 10.000 meter persegi. Proyek itu dibangun atas nama PT. Usaha Gedung Bimantara dan PT. Global Land Development.

Menurut sumber The Politic, kawasan tersebut akan dibangun untuk mengakomodir seluruh kegiatan kantor media milik Hary Tanoe, sementara itu seluruh hal yang tidak berhubungan dengan redaksi akan dipindahkan ke kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selain memusatkan seluruh kantor media milik Hary Tanoe di Kebon Sirih, proyek pembangunan gedung yang sudah berjalan sekitar lima bulan itu disinyalir untuk mengakomodir kegiatan partai politiknya, Nasional Demokrat.

Salah seorang pedagang di sekitar kawasan proyek mengeluhkan kebijakan perusahaan itu karena terpaksa harus angkat kaki dari lapak mereka biasa berdagang. Pihak MNC telah meminta mereka menghentikan aktivitas berdagang selama proyek pembangunan itu berjalan. Pembangunan itu sendiri diperkirakan baru akan rampung sekitar dua tahun lagi. Sopan, Santo 

Sumber: Tabloid The Politic Edisi 20 

Related

The Politic 5098388110561121001

Post a Comment

emo-but-icon

Alih Bahasa

English French German Spain Italian Dutch

Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Cuap-Cuap, Gan.

Nampang

item
Themes Blog